Ternyata pendidikan di Batam bukan saja mahal, tapi juga masih sulit didapat. Paling tidak inilah gambaran para wali murid yang akan menyekolahkan anaknya pada tahun ajaran baru ini. Ya, sudah tiga tahun belakangan ini, penerimaan siswa baru di Batam selalu mendapat sorotan dan nilai merah yang membuat nama Batam dalam tanda kutip. Masalah kekurangan kuota, lokal dan bangku di sekolah-sekolah negeri, kerap mengganggu kemulusan bahkan sampai mementahkan semangat para pelajar untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang selanjutnya.
Tahun ini persis seperti tahun-tahun sebelumnya, penerimaan siswa baru di Batam kembali bergejolak, bukan hanya ditingkat sekolah dasar, tapi di tingkat SMP dan SMA Negeri juga tak kalah serunya. Di tengah sebagian besar warga Batam bergadang menikmati pertandingan sepak bola Piala Dunia, sebagian orang tua murid yang akan melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, harus bergadang di halaman sekolah, demi mendapatkan selembar nomor antri, untuk pendaftaran besok paginya.
Sudah pun begitu, masih saja ada rintangan, meski telah mendapat nomor uantri dan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri, tapi itu bukan suatu jaminan, anak mereka akan diterima, seleksi sekolah yang mengutamakan nilai tapi juga tak mengetepikan masalah finansial, menjadi hambatan yang utama.
Contoh, kasus yang terjadi di SMU Negeri 4 Tiban Kampung, Senin (5/7) pagi kemarin. Sekolah yang dibangun di tengah-tengah pemukiman warga tersebut, kembali menuai protes seperti tahun sebelumnya dari puluhan warga Tiban Kampung yang memiliki cita-cita menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.
Ya anak-anak mereka tak diterima bersekolah disana, padahal nilai mereka lebih tinggi dari standard yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.
Kalaupun bisa mengecap bangku pendidikan di sekolah negeri itu, mereka juga wajib membayar uang pendaftaran ulang yang tentunya tidak sedikit, mencapai Rp1,2 juta untuk setiap anaknya.
Ntin Siti Romlah (55) misalnya, ia sangat kecewa sekali pada pihak sekolah SMU Negeri 4. Tahun ini Romlah mendaftarkan kedua anaknya yang tamat SMP ke SMU Negeri 4 Tiban Kampung. Tapi tanpa alasan yang jelas, salah seorang anaknya tidak diterima di sekolah tersebut.
Padahal ia telah puluhan tahun tinggal di sekitar sekolah. “Suami saya tinggal disini sejak tahun 1974, anak-anak saya lahir disini,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.
Bahkan menurut Romlah sebagian tanah yang saat ini dijadikan sebagai sekolah, merupakan tanah milik suaminya yang dihibahkan ke pemerintah.
“Lahan sekolah itu dulunya almahrum suami saya yang menebasnya, bahkan tanah yang di belakang mushola sekolah itu, dulunya tanah kami, tapi kami hibahkan untuk sekolah,” ujar Romlah lagi sembari menyeka air matanya.
Sementara itu Mona salah seorang warga yang juga bernasib sama, menuding bahwa SMU Negeri 4 tidak mengenal budi, begitu juga pemerintah dianggap telah ingkar janji.
“Kami masih ingat, saat pertama sekolah ini mau dibangun, kata pemerintah dulu, sekolah ini untuk menampung anak-anak daerah sini. Biar ngak jauh-jauh sekolah. Sekarang kok begini, malah anak-anak kami tidak bisa bersekolah di sini,” ujar Mona diamini wali murid lainnya.
Tak banyak sebenarnya yang diinginkan para wali murid tersebut, cuma ingin anak mereka diterima, agar mereka yang nota benenya keluarga dengan taraf ekonomi menengah kebawah ini tidak perlu lagi harus mengeluarkan ongkos transportasi sekolah anak-anak mereka.
“Mau disekolahkan ke swasta jelas mahal, kalau dimasukkan ke sekolah negeri tapi yang jaraknya jauh, juga harus keluar uang trasportasi setiap hari, kami ingin anak-anak kami sekolah disini,” ujarnya.
Lantaran mereka tak bisa menemui Kepala Sekolah SMU Negeri 4 dengan alasan sang kepala sekolah sedang tidak berada di tempat, akhirnya mereka pun berupaya melaporkan kejadian tersebut ke Wakil Walikota Batam, yang notabenenya warga Tiban.
Tapi Ir Ria Saptarika yang dihubungi pagi itu melalui telepon tak juga memberikan jawaban yang memuaskan karena ia mengaku sedang berada di Australia.
“Katanya dia (Ria Saptarika) lagi di Australia,” ungkap salah seorang wali murid setelah menelpon.
Meski telah menunggu lama, tak ada satu pun pihak sekolah yang menemui para wali murid tersebut. Alhasil setelah siang mereka pun memilih membubarkan diri. “Tapi besok kami akan kembali lagi ke sini,” ujar, wali muirid yang didominasi wanita itu sambil meninggalkan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan, Muslim Bidin hingga kemarin sore belum bisa dikonfirmasi, hapenya tak aktif, pesan yang dilayangi POSMETRO pun tak kunjung dibalas.
Harus Siapkan Uang
Tak hanya sedih lantaran salah seorang anaknya tak diterima di SMU Negeri 4, namun Ntin Siti Romlah juga dilanda kebingungan karena jika sampai hari ini ia tidak memiliki uang sebanyak Rp1,2 juta, maka anaknya yang telah diterima di SMU Negeri 4 itu, akan digeser dengan anak orang lain yang punya duit.
“Katanya untuk uang pendaftaran ulang, jumlahnya Rp1,2 juta, harus bayar kes besok (hari ini) tak boleh ditunda-tunda apalagi diangsur,” ungkap Romlah.
Menurut wanita separuh baya yang pagi kemarin menggunakan kerudung hijau dipadu kaus lengan panjang hijau, ia sudah tak sanggup lagi menghadapi masalah penerimaan sekolah kedua anaknya itu.
“Saya ini orang miskin, anak saya itu anak yatim, bapaknya sudah meninggal, tapi kami didesak seperti ini. Untuk cari duit daftar ulang saja saya tak tahu mau cari ke mana, mau pinjam ke tetangga, tapi tetangga butuh juga untuk sekolahkan anak mereka, mau ke rentenir, takut dengan bunganya, kenapa kok dipersulit seperti ini,” kesalnya sembari sesenggukan.
Sehari-hari Romlah hanyalah seorang petani sayur. Penghasilan yang tak seberapa itulah yang digunakannya untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya.(qory ulfitrah)
Jangan Sampai Ada Cemburu
Sementara itu, Udin P Sihaloho, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam yang membidangi soal pendidikan langsung mengeluarkan himbauan kepada pihak sekolah. “Kepada pihak sekolah terutama para kepala sekolah agar lebih berfikir arif dan bijaksana menyikapi penerimaan siswa baru ini,” himbaunya.
Apalagi lagi, lanjut Udin, sesuai aturan setiap sekolah diharuskan mengalokasikan kuota 20 persen untuk anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi sekolah tersebut. Termasuk mengutamakan para siswa anak keluarga kurang mampu. Pihak sekolah dihimbau juga agar tidak memicu kecemburuan sosial seperti yang terjadi di SMPN 29 Tanjungsengkuang beberapa hari lalu. “Sampai-sampai masyarakat di situ (Tanjungsengkuang), beranggapan bahwa anak-anak warga Tanjungsengkuang tidak bisa masuk sekolah itu (SMPN 29),” himbau politisi partai bergambar Banteng Moncong Putih itu lagi.
Namun meski masih dugaan, Udin mengaku pihaknya akan menyerap informasi itu sebagai masukan dan pelajaran untuk ke depannya. Sebagai wujud menyikapi informasi masyarakat tersebut, Komisi IV DPRD Kota Batam akan memberikan masukan kepada Muslim Bidin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah dan kepala sekolah tersebut.
Setelah itu, Komisi IV juga akan mengumpulkan data dan informasi lanjutan terkait informasi tersebut.
“Tidak menutup kemungkinan dua atau tiga bulan ke depan kita akan lakukan Sidak (inspeksi mendadak) ke sekolah-sekolah yang bersangkutan. Kita akan lakukan pengecekan dan sampaikan pertanyaan-pertanyaan ke kepala sekolah dan pihak sekolah,” tegas Udin
Sumber: http://www.posmetrobatam.com/
Tahun ini persis seperti tahun-tahun sebelumnya, penerimaan siswa baru di Batam kembali bergejolak, bukan hanya ditingkat sekolah dasar, tapi di tingkat SMP dan SMA Negeri juga tak kalah serunya. Di tengah sebagian besar warga Batam bergadang menikmati pertandingan sepak bola Piala Dunia, sebagian orang tua murid yang akan melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, harus bergadang di halaman sekolah, demi mendapatkan selembar nomor antri, untuk pendaftaran besok paginya.
Sudah pun begitu, masih saja ada rintangan, meski telah mendapat nomor uantri dan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri, tapi itu bukan suatu jaminan, anak mereka akan diterima, seleksi sekolah yang mengutamakan nilai tapi juga tak mengetepikan masalah finansial, menjadi hambatan yang utama.
Contoh, kasus yang terjadi di SMU Negeri 4 Tiban Kampung, Senin (5/7) pagi kemarin. Sekolah yang dibangun di tengah-tengah pemukiman warga tersebut, kembali menuai protes seperti tahun sebelumnya dari puluhan warga Tiban Kampung yang memiliki cita-cita menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.
Ya anak-anak mereka tak diterima bersekolah disana, padahal nilai mereka lebih tinggi dari standard yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.
Kalaupun bisa mengecap bangku pendidikan di sekolah negeri itu, mereka juga wajib membayar uang pendaftaran ulang yang tentunya tidak sedikit, mencapai Rp1,2 juta untuk setiap anaknya.
Ntin Siti Romlah (55) misalnya, ia sangat kecewa sekali pada pihak sekolah SMU Negeri 4. Tahun ini Romlah mendaftarkan kedua anaknya yang tamat SMP ke SMU Negeri 4 Tiban Kampung. Tapi tanpa alasan yang jelas, salah seorang anaknya tidak diterima di sekolah tersebut.
Padahal ia telah puluhan tahun tinggal di sekitar sekolah. “Suami saya tinggal disini sejak tahun 1974, anak-anak saya lahir disini,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.
Bahkan menurut Romlah sebagian tanah yang saat ini dijadikan sebagai sekolah, merupakan tanah milik suaminya yang dihibahkan ke pemerintah.
“Lahan sekolah itu dulunya almahrum suami saya yang menebasnya, bahkan tanah yang di belakang mushola sekolah itu, dulunya tanah kami, tapi kami hibahkan untuk sekolah,” ujar Romlah lagi sembari menyeka air matanya.
Sementara itu Mona salah seorang warga yang juga bernasib sama, menuding bahwa SMU Negeri 4 tidak mengenal budi, begitu juga pemerintah dianggap telah ingkar janji.
“Kami masih ingat, saat pertama sekolah ini mau dibangun, kata pemerintah dulu, sekolah ini untuk menampung anak-anak daerah sini. Biar ngak jauh-jauh sekolah. Sekarang kok begini, malah anak-anak kami tidak bisa bersekolah di sini,” ujar Mona diamini wali murid lainnya.
Tak banyak sebenarnya yang diinginkan para wali murid tersebut, cuma ingin anak mereka diterima, agar mereka yang nota benenya keluarga dengan taraf ekonomi menengah kebawah ini tidak perlu lagi harus mengeluarkan ongkos transportasi sekolah anak-anak mereka.
“Mau disekolahkan ke swasta jelas mahal, kalau dimasukkan ke sekolah negeri tapi yang jaraknya jauh, juga harus keluar uang trasportasi setiap hari, kami ingin anak-anak kami sekolah disini,” ujarnya.
Lantaran mereka tak bisa menemui Kepala Sekolah SMU Negeri 4 dengan alasan sang kepala sekolah sedang tidak berada di tempat, akhirnya mereka pun berupaya melaporkan kejadian tersebut ke Wakil Walikota Batam, yang notabenenya warga Tiban.
Tapi Ir Ria Saptarika yang dihubungi pagi itu melalui telepon tak juga memberikan jawaban yang memuaskan karena ia mengaku sedang berada di Australia.
“Katanya dia (Ria Saptarika) lagi di Australia,” ungkap salah seorang wali murid setelah menelpon.
Meski telah menunggu lama, tak ada satu pun pihak sekolah yang menemui para wali murid tersebut. Alhasil setelah siang mereka pun memilih membubarkan diri. “Tapi besok kami akan kembali lagi ke sini,” ujar, wali muirid yang didominasi wanita itu sambil meninggalkan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan, Muslim Bidin hingga kemarin sore belum bisa dikonfirmasi, hapenya tak aktif, pesan yang dilayangi POSMETRO pun tak kunjung dibalas.
Harus Siapkan Uang
Tak hanya sedih lantaran salah seorang anaknya tak diterima di SMU Negeri 4, namun Ntin Siti Romlah juga dilanda kebingungan karena jika sampai hari ini ia tidak memiliki uang sebanyak Rp1,2 juta, maka anaknya yang telah diterima di SMU Negeri 4 itu, akan digeser dengan anak orang lain yang punya duit.
“Katanya untuk uang pendaftaran ulang, jumlahnya Rp1,2 juta, harus bayar kes besok (hari ini) tak boleh ditunda-tunda apalagi diangsur,” ungkap Romlah.
Menurut wanita separuh baya yang pagi kemarin menggunakan kerudung hijau dipadu kaus lengan panjang hijau, ia sudah tak sanggup lagi menghadapi masalah penerimaan sekolah kedua anaknya itu.
“Saya ini orang miskin, anak saya itu anak yatim, bapaknya sudah meninggal, tapi kami didesak seperti ini. Untuk cari duit daftar ulang saja saya tak tahu mau cari ke mana, mau pinjam ke tetangga, tapi tetangga butuh juga untuk sekolahkan anak mereka, mau ke rentenir, takut dengan bunganya, kenapa kok dipersulit seperti ini,” kesalnya sembari sesenggukan.
Sehari-hari Romlah hanyalah seorang petani sayur. Penghasilan yang tak seberapa itulah yang digunakannya untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya.(qory ulfitrah)
Jangan Sampai Ada Cemburu
Sementara itu, Udin P Sihaloho, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam yang membidangi soal pendidikan langsung mengeluarkan himbauan kepada pihak sekolah. “Kepada pihak sekolah terutama para kepala sekolah agar lebih berfikir arif dan bijaksana menyikapi penerimaan siswa baru ini,” himbaunya.
Apalagi lagi, lanjut Udin, sesuai aturan setiap sekolah diharuskan mengalokasikan kuota 20 persen untuk anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi sekolah tersebut. Termasuk mengutamakan para siswa anak keluarga kurang mampu. Pihak sekolah dihimbau juga agar tidak memicu kecemburuan sosial seperti yang terjadi di SMPN 29 Tanjungsengkuang beberapa hari lalu. “Sampai-sampai masyarakat di situ (Tanjungsengkuang), beranggapan bahwa anak-anak warga Tanjungsengkuang tidak bisa masuk sekolah itu (SMPN 29),” himbau politisi partai bergambar Banteng Moncong Putih itu lagi.
Namun meski masih dugaan, Udin mengaku pihaknya akan menyerap informasi itu sebagai masukan dan pelajaran untuk ke depannya. Sebagai wujud menyikapi informasi masyarakat tersebut, Komisi IV DPRD Kota Batam akan memberikan masukan kepada Muslim Bidin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah dan kepala sekolah tersebut.
Setelah itu, Komisi IV juga akan mengumpulkan data dan informasi lanjutan terkait informasi tersebut.
“Tidak menutup kemungkinan dua atau tiga bulan ke depan kita akan lakukan Sidak (inspeksi mendadak) ke sekolah-sekolah yang bersangkutan. Kita akan lakukan pengecekan dan sampaikan pertanyaan-pertanyaan ke kepala sekolah dan pihak sekolah,” tegas Udin
Sumber: http://www.posmetrobatam.com/
0 comments